ELECTRONIC GOVERNMENT (E-Gov)

1.    Definisi dan Manfaat Electronic Government (E-Gov)

Pengertian-pengertian Electronic Government (E-Gov) dari berbagai ahli antara lain (Indrajit, 2004:2-4):

Bank Dunia mendefinisikan e-Government sebagai berikut:

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.”

UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan e-goverment secara lebih sederhana, yaitu:

“E-government is the application of the Information and Communication Technology (ICT) by government agencies”.

E-government diartikan oleh vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAP memiliki definisi yang cukup unik, yaitu:

“E-government is a global reform movement to promote internet use by government agencies and everyone who deals with them.”

Janet Caldown dari hasil kajiannya bersama Kennedy School or Government, Harvard University, memberikan definisi yang menarik, yaitu:

“Electronic Government (E-Gov) is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at the scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era.”

Lembaga-lembaga pemerintahan juga mendefinisikan e-Government, menurut Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-government secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu:

“e-government refers to the delivery of government information and service online through the internet or other digital means.”

Salah satu negara bagian di Amerika Serikat, Nevada, mendefinisikan e-government sebagai:

[1]”online services that eradicated the traditional barriers that prevent citizens and businesses from using government services and replace those barriers with convenient access”

[2]”government operation for internal constituencies that simplify the operational demands of government for both agencies and employees.”

Ketika mempelajari e-Government di Asia Pasifik, Clay G. Wescott mendefinisikan e-government sebagai berikut:

“E-government is the use of information and communications technology (ICT) to promote more efficiency and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public access to information, and make goverment more accountable to cittizens.”

Manfaat e-government menurut definisi-definisi yang telah disebutkan antara lain:

a.   Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan.

b.    Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan

c.    Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang berjalan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government menyatakan bahwa Pengembangan Electronic Government (E-Gov) merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan Electronic Government (E-Gov) dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

a.    pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;

  b.   pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

2.    Empat Tipe Relasi Electronic Government (E-Gov)

Konsep Electronic Government (E-Gov) dikenal pula empat jenis klasifikasi (Indrajit, 2004:42-45), yaitu:

a.    Government to Citizens

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi Electronic Government (E-Gov) yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

b.    Government to Business

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c.    Government to Governments

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara­-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari-ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti (masyarakat, industri, perusahaan) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya.

d.   Government to Employees

Pada akhirnya aplikasi Electronic Government (E-Gov) juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat.

3.  Pemicu Utama Electronic Government (E-Gov)

Dilihat dari sejarahnya, konsep Electronic Government (E-Gov) berkembang karena adanya 3 (tiga) pemicu utama (Indrajit, 2004:7-8) antara lain:

a.  Era Globalisasi

Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good coorporete governance, perdagangan bebas, pasar terbuka dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dalam pergaulan dunia. Dalam format ini pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannnya didalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya dalam pergaulan global. Jika dahulu didalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side) maka saat ini bergeser kearah masyarakat (demand side) sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki lingkungan yang kondusif )

b.  Kemajuan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu diberbagai negara di dunia dapat berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara.

c.  Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat di dunia tidak lepas dari sedemikian membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman para masyarakat dan pelaku ekonomi telah membuat standardisasi yang membaik dari waktu ke waktu. Percepatan standar kerja pada sektor swasta tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pada sektor publik sehingga masyarakat menemui ketimpangan dalam pelayanan. Dengan kata lain pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

4.  Elemen Sukses Pengembangan Electronic Government (E-Gov)

Elemen sukses pengembangan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset Harvard JKF School of Government, untuk menetapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Elemen tersebut adalah (Indrajit,2004:15-18):

a.  Support

Merupakan elemen pertama dan paling krusial, karena e government bukan hanya mengikuti trend atau menentang inisiatif yang berkaitan dengan e-government. Tanpa adanya “polical will” mustahil pembangunan e-government dapat berjalan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekera berdasarkan model manajemen “top down”.

b. Capacity

Unsur kemampuan  setempat dalam mewujudkan e-government menjadi kenyataan.

c. Value

Elemen pertama dan kedua dilihat dari sisi pemerintah sebagai pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dalam implementasi konsep tersebut. Dan yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukan kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan yang berkepentingan (demand side).

Faktor-faktor penentu yang ikut menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah menetapkan Electronic Government (E-Gov) yaitu (Indrajit, 2005:8-9):

a. Infrastruktur Telekomunikasi, dalam pelaksanaannya perangkat keras seperti komputer, jaringan, infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan e-government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang menunjang target atau prioritas pengambangan e-government yang telah disepakati.

b. Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini menerapkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan dalam menerapkan e-government.

c. Kesiapan Sumber daya manusia di pemerintah, SDM merupakan subyek dalam inisiatif e-government dalam pemerintahan sehingga tingkat kompetensi dan keahlian akan mempengaruhi penerapan e-government.

d. Ketersediaan dana dan anggaran, pemerintah daerah harus memiliki jaringan yang cukup mengenai sumber daya finansial untuk membiayainya.

e. Perangkat hukum, konsep e-government terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari suatu pihak terhadap pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang menjamin terciptanya mekanisme e-government yang kondusif.

f.  Perubahan paradigma, pada hakikatnya penerapan e-government merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk, mengubah paradigma dan cara berfikir. Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari.

Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Electronic Government (E-Gov) (Indrajit, 2005:18-19), antara lain:

a.  Content Development, menyangkut perkembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standart teknis, penggunaan bahasa pemprograman, spesifikasi sistem basis data, dsb.

b.  Competency Building, menyangkut pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia berbagai lini pemerintahan.

c.    Connectivity, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana e-government akan diterapkan.

d.   Cyber Laws, menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas e-government.

e.    Citizent Interfaces, menyangkut perkembangan berbagai kanal akses (multi access channels) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder e-government dimana saja dan kapan saja.

f.     Capital, menyangkut pola permodalan proyek e-government yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan, seperti pemeliharaan dan pengembangan.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah membangun suatu mekanisme yang efektif agar komunikasi dengan stakeholder dapat terjalin dengan baik. Keterlibatan stakeholder terutama pengguna langsung sistem Electronic Government (E-Gov) dengan porsi tepat akan berguna untuk evaluasi demi peningkatan sistem.

 REFERENSI: 

Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government (E-Gov) (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Yogyakarta: Penerbit Andi.