PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

A. Ciri dan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kemiskinan adalah ciri yang sangat menonjol dari kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya nelayan. Secara umum nelayan lebih miskin dibanding petani. Hal ini terutama disebabkan oleh:

1.   tantangan alam yang dihadapi nelayan sangat berat, termasuk faktor musim;

2. pola kerja yang homogen dan bergantung hanya pada satu sumber penghasilan;

3.   keterbatasan penguasaan modal, perahu, dan alat tangkap;

4.   keadaan pemukiman dan perumahan yang tidak memadai;

5.   karakteristik sosial-ekonomi belum mengarah pada sektor jasa lingkungan (Rahardjo, 1999), seperti kegiatan wisata.

Menurut Horton et. al. (1991) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya di dalam kelompok tersebut. Ralph Linton (1956), dalam Sitorus et. al. (1998), mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Sementara Soejono Soekanto (1990) merinci unsur-unsur masyarakat sebagai berikut:

a.       manusia hidup bersama

b.      bercampur dalam waktu yang lama

c.       sadar sebagai satu kesatuan

d.      sadar sebagai suatu sistem hidup bersama

Menurut Nikijuluw (2003), yang dimaksud masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir; mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, pemasok faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang nonperikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok lainnya yang memanfaatkan sumberdaya nonhayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya.

Nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang merupakan kelompok masyarakat pesisir yang secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pantai pada pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia (Nikijuluw, 2003). Masyarakat pesisir ada yang menjadi pengusaha skala kecil dan menengah, namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsistem, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Dari sisi usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir yang miskin terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor, dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha seperti ini, nelayan hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, nelayan dapat bekerja sama atau bermitra dengan perusahaan besar, sehingga mereka dapat pergi menangkap ikan lebih jauh dari pantai (Nikijuluw, 2003). Namun demikian, peningkatan penghasilan dari hasil kerja sama ini tidak banyak berarti karena jumlah anggota rumah tangga yang besar menyebabkan jumlah penghasilan mereka belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemiskinan sebagai indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu kemiskinan struktural, superstruktural, dan kultural (Nikijuluw, 2003).

1.   Kemiskinan struktural adalah struktur sosial-ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan, khususnya sumberdaya alam.

2.      Kemiskinan superstruktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel kebijakan makro yang tidak atau kurang berpihak pada pembangunan masyarakat nelayan.

3.      Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu yang menyebabkan individu yang bersangkutan sulit keluar dari kemiskinan karena faktor tersebut tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan.

Kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, lebih banyak disebabkan karena faktor sosial-ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya dan teknologi yang digunakan. Smith (1979) dan Anderson (1979) berkesimpulan bahwa kekuatan aset perikanan adalah alasan utama kenapa nelayan tetap bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset adalah sifat aset perikanan yang sulit untuk dilikuidasi atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain. Akibatnya, pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalihfungsikan atau melikuidasi aset tersebut. Oleh sebab itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara ekonomis.

Subade dan Abdullah (1993) mengemukakan pendapat lain, bahwa nelayan bertahan pada industry perikanan karena terbatasnya opportunity cost mereka. Opportunity cost nelayan adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila opportunity cost rendah, maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien. Panayotou (1982) menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang diperoleh dari hasil menangkap ikan dibandingkan kegiatan yang hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan. Jalan hidup seperti ini sulit untuk mengeluarkan nelayan dari kemiskinan karena nelayan merasa sudah bahagia dengan kehidupan itu.

B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dalam bagian ini, terdapat dua satuan konsep yang harus dijelaskan lebih dahulu yakni konsep pemberdayaan dan masyarakat pesisir. Pemberdayaan adalah sebagai proses memampukan dan memandirikan masyarakat yang didasarkan pada unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat (Hikayat, 2001). Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang berdiam dan mengembangkan kehidupan sosial di perairan laut atau dekat perairan laut dan secara khas menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di atas perairan laut.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam makalah ini adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat pesisir Muara Angke sebagai salah satu kelompok masyarakat yang mengembangkan kehidupan di perairan laut dan hidup dalam kondisi marginal yang diharapkan mampu memperbaiki akses terhadap modal, informasi dan teknologi perikanan sehingga masyarakat pesisir Muara Angke dapat lebih mudah memasarkan hasil perikanannya, mendapatkan surplus dan meningkatkan taraf kesejahteraan.

C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir pulau kecil dan besar, yang adalah sebagai berikut:

· Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

· Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.

· Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.

· Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (resource-based), memiliki pasar yang jelas (market-based), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (local society-based), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (scientific-based).

· Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.

· Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

D. Dimensi dan Prinsip-prinsip Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan masyarakat pesisir paling tidak memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi kultural dan strukrtural. Dimensi kultural mencakup upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, dan kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan struktural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Dalam pemberdayaan nelayan secara strultural maupun kultural, perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Ada beberapa prinsip penting pemberdayaan yang digunakan untuk seluruh konteks komunitas nelayan, yaitu:

a.    Prinsip Tujuan

Pemberdayaan harus dilandasi tujuan yang jelas, dimana nelayan harus dianggap sebagai subyek dalam pembangunan sehingga pendekatan yang dilakukan adalah membantu para nelayan agar dapat membantu dirinya sendiri dengan pendidikan dan pelatihan. Hal ini terdapat di dalam paradigma baru, yang asumsinya adalah nelayan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dirinya sendiri. 

b.    Prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal

Pengetahuan modern saat ini seringkali dianggap segala-galanya dan ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, padahal mereka memiliki sistem pengetahuan sendiri yang penting dijadikan bekal dalam pemberdayaan, karena pengetahuan tersebut sudah diwariskan turun-menurun. Begitu pula dengan nilai lokal yang potensial sebagai landasan dalam pemberdayaan. Nilai lokal itu dapat menjadi modal sosial yang penting untuk dikembangkan bagi kemajuan masyarakat nelayan.

c.    Prinsip keberlanjutan

Berdasarkan realita yang terjadi, proyek-proyek pemberdayaan yang sering dilakukan kadangkala terjebak pada paradigma proyek yang mengharuskan tercapainya target secara nyata dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan seringkali diabaikan dalam proyek-proyek pemberdayaan selama ini dan hal tersebut terjadi karena masih kuatnya paradigma proyek dalam setiap aktivitas pemberdayaan. Inipun terjadi karena memang sifat proyek hanya sesaat dan tidak multiyears. Oleh karena itu, perlu dipikirkan perubahan sistem administrasi proyek yang terkait dengan program pemberdayaan agar program pemberdayaan dapat berjalam efektif tanpa batasan administrasu yang seringkali menghambat.

d.   Prinsip ketepatan kelompok sasaran

Pihak pelaksana pemberdayaan seringkali mendatangi elite desa yang lebih mudah berkomunikasi meskipun sebenarnya jauh dari persoalan nelayan. Sementara itu, nelayan miskin yang tidak mudah berkomunikasi malah jarang didatangi. Akibatnya, informasi yang diperoleh justru bias dengan kepentingan informan elite nelayan tersebut, sehingga banyak program pemberdayaan yang hanya menyentuh elite nelayan yang sebebarnya tidak perlu diberdayakan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemberdayaan sosial nelayan saat ini berorientasi pada kelompok sasaran yang tepat.

e.    Prinsip kesetaraan gender

Salah satu ciri sosial nelayan adalah kuatnya peran wanita atau istri nelayan dalam aktivitas ekonomi maupun pengambilan keputusan. Dalam posisi yang demikian, sasaran pemberdayaan harus mencakup istri-istri nelayan juga. Seringkali program pemberdayaan bias kepada laki-laki sehingga laki-laki yang selalu diajak berdiskusi dan memecahkan masalah tanpa melibatkan istri mereka.

E. Pendekatan Pemberdayaan Masyakat Pesisir

Kekurangberdayaan masyarakat pesisir antara lain disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal dan kelembagaan usaha. Paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang baru saja diimplementasikan. Dengan adanya kelima pendekatan ini tidak berarti bahwa pendekatan lain tidak ada. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Uraian singkat tentang kelima program ini adalah sebagai berikut:

   1. Mengembangkan Mata Pencaharian Alternatif

Pertama, Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera.

 2. Akses Terhadap Modal

Elemen kedua strategi pemberdayaan nelayan adalah pengembangan akses modal. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti perlu adanya collateral, insurance dan equity.

3. Akses Terhadap Teknologi

Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran.

Upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengindentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah tertinggal. Dengan kata lain, dalam hal teknologi masyarakat lebih maju dari pemerintah.

4. Akses Terhadap Pasar

Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha karena bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya yang dilakukan adalah mendekatkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir komoditas perikanan. Untuk itu maka kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dilaksanakan. Keuntungan dari hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam hal kualitas barang bisa dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha.

             5. Pengembangan Aksi Kolektif

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama.

REFERENSI:

Tuwo, H. Ambo. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut. Surabaya: Brilian Internasional.